Siaran Pers: Krisis Brexit Hingga Vaksin Palsu: Di Mana Peran Negara?

[IMG:diskusi-publik-sps-29-juli-2016-z9mc04492mov.jpeg]

Jakarta (29/7/2016) Brexit dan Vaksin Palsu menjadi magnet yang diperbincangkan satu bulan ini.  tidak saja di Indonesia namun mancanegara. Serikat Perusahaan Pers (SPS) mencermati tragedi di Brexit adalah kisah nyata ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi krisis arus mudik. Ketika puncak dari arus mudik terjadi yang mengakibatkan  kemacetan puluhan jam, tak ada informasi yang cukup dari pemerintah bagi para pemudik yang terjebak macet tersebut. Peristiwa yang kedua tentang temuan vaksin palsu oleh Mabes Polri yang ternyata sudah sejak tahun 2003 banyak digunakan di berbagai rumah sakit dan melibatkan para dokter. Bak disambar petir di siang hari, sontak kabar ini membuat miris banyak keluarga dan orangtua yang memiliki balita dan telah divaksin sebelumnya. Atas kegaduhan ini  publik kesulitan mendapatkan informasi dari pihak berwenang, banyak orangtua mencoba mencari informasi sendiri-sendiri

Ditemui disela-sela Diskusi Publik bertema “Dari Brexit Hingga Vaksin Palsu:Di Mana Peran Negara? yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat di Jakarta pada Jumat 29/7/2016, Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Ahmad Djauhar menuding Negara tidak hadir ketika kedua peristiwa ini terjadi, “Dari aspek komunikasi, Negara terlihat terlambat merespon kebutuhan informasi publik ini, Pemerintah kurang mengantisipasi luapan ribuan kendaraan yang melewati tol ini dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan,” papar Djauhar lebih jauh.

“Penanganan kasus Brexit dan Vaksin Palsu, mengindikasikan Negara tidak mampu mengelola komunikasi krisis dengan baik,” ujar Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Asmono Wikan. Lebih lanjut Asmono mengatakan, “Pemerintah seperti tidak siap mengantisipasi sebuah potensi krisis, Tak ada PR pemerintah yang bicara mengurai solusi bagi pemudik, sekaligus menenangkan massa,”

Diskusi Publik yang digelar SPS dalam rangkaian 70 Tahun usia asosiasi perusahaan penerbit media cetak ini seolah ingin menguji  apakah Negara hadir ketika sebuah krisis terjadi. Kasus Brexit dan Vaksin Palsu hanyalah contoh nyata yang terjadi ketika publik secara massif dirugikan oleh peristiwa ini.

Sejumlah narasumber terkait hadir dalam diskusi yang dihadiri sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan seperti korporasi, akademisi, praktisi, pemerintah, LSM dan Media, mereka adalah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamuraharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio dan Ketua Harian SPS Ahmad Djauhar.

Diskusi yang bertujuan untuk membangun kepeduliaan berbagai pihak akan terjadinya potensi krisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang strategis agar semua pihak dapat belajar dari peristiwa yang sudah terjadi dan siap untuk melakukan langkah-langkah antisipasi kedepan agar publik menjadi yakin dan percaya kepada penyelenggara negara dan kemudian akan bersama pemerintah membangun informasi dan komunikasi yang saling mendukung.

Untuk Informasi dan Komunikasi:

  1. Asmono Wikan – Direktur Eksekutif  SPS  0811 191936
  2. L. Hadi Pranoto – Head of Corcom SPS  087 882 86 8881