SPS Programme 2015 - 2019

[IMG:work-plan.jpeg]

Program Kerja SPS 2015 – 2019 terdiri dari 3 bidang yaitu Bidang Program, Bidang Organisasi, dan Rekomendasi dengan Menetapkan keputusan pada masing - masing bidang :

1. Bidang Program :

a. Melanjutkan program kerja SPS sebelumnya, seperti program pendidikan workshop manajemen pers media, program riset, program penghargaan untuk media..

b. SPS memperjuangkan Pajak penjualan terhadap suratkabar dan majalah (PPN 10%) agar ditiadakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

c.Mendorong SPS Pusat untuk segera menyelesaikan kasus Dana Abadi Lumbung Pers yang terbelit di Bank. Audit dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan jumlahnya kemudian dibuatkan standar Operasional Prosedur (SOP).

d. Seluruh kegiatan program SPS di upload di Website SPS Indonesia dan disosialisasikan ke SPS cabang agar mengetahui dan mengikuti program SPS Pusat.

e. Pendaftaran media yang dilakukan Dewan Pers perlu kerjasama dengan SPS Pusat dan Cabang.

f. Legitimasi perusahaan pers di cabang perlu diperkuat, agar kelihatan programnya, dimasukkan program SPS 2015-2019 untuk dilanjutkan.

 

2. Bidang Organisasi :

a.  Meminta kepada Pengurus SPS Pusat untuk mengukuhkan status hukum perkumpulan kedalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga SPS dan

mengesahkan sesuai Undang-undang yang berlaku.

b. Meminta SPS Pusat agar memberikan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan standar Dewan Pers kepada perusahaan pers.

c. Setiap pengurus SPS Pusat atau pengurus SPS cabang harus masih aktif bekerja dan menjabat di perusahaan pers.

d.  Meminta kepada pengurus SPS Pusat memasukan 3 (tiga) rekomendasi tersebut ke dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga SPS sesuai

dengan Undang-undang yang berlaku.


3. Rekomendasi :

a. Menyikapi perkembangan Industri Pers yang semakin pesat SPS membuat Sistem/Pedoman yang bersumber dari UU Pers No. 40/1999. Regulasi yang telah

dikeluarkan Dewan Pers dan Piagam Palembang.

b. Diharapkan SPS melakukan evaluasi konprehensif atas implementasi semua produk Dewan Pers terkait Standar Prusahaan Pers dan lain - lain.

c. SPS mendorong perusahaan pers untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai perhatian dalam pemberitaan dan lain - lain.

d. Mendorong/menginstruksikan semua anggota SPS untuk berpihak pada kampanye anti KKN.

e. Mendorong SPS untuk menyusun Sistem Pengawasan internal (SPI) terhadap pengelolaan dana abadi (lumbung pers) dan keuangan organisasi.

f.  Diharapkan pengurus SPS Pusat mendatang dapat membentuk SPS cabang persiapan di daerah yang perusahaan persnya kurang dari 5 (lima) perusahaan

pers seperti Kaltara dan lain - lain.