Kasus Brexit: “Uncontrollable”

[IMG:img-8300-resize.jpeg]

Hal itu disuarakan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana. Menurut dia, manajemen informasi publik di jalur mudik tidak berjalan baik. Seharusnya ketika potensi macet di Tol Cipali mulai terlihat, sejak di pintu keluar Cikampek, sebagian pemudik diarahkan ke jalur Selatan.

“Tidak ada broadcast informasi kepada pemudik mengenai kondisi lalu lintas di depan mereka, baik sejak di Cikampek maupun saat pemudik terjebak kemacetan
di Cipali dan Brebes,” kata Yudi dalam rilis yang disebar ke media (12/7/2016). “Padahal seharusnya pemerintah bisa minta bantuan semua operator ponsel untuk broadcast semua informasi yang dibutuhkan pemudik.”

Minimnya koordinasi antar instansi disuarakan pengamat Agus Pambagio dalam diskusi publik: “Dari Brexit hingga Vaksin Palsu, di Mana Peran Negara?” yang
diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, di Gedung Dewan Pers lantai 6, Jumat (29/7/2016).

Menurut Agus, dalam sejumlah rapat yang digelar di control room Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) jarang hadir. “Di control room, Kemenhub itu bisa terhubung dengan lapangan. Tapi problemnya saat terjadi kemacetan panjang dan seharunya pintu tol
dibuka, Menhub tidak punya kewenangan memerintah. Sementara dari Kementerian PUPR tidak ada di control room,” katanya.

Tragedi Brebes Exit (Brexit) memang bukan hanya tanggung jawab Kemenhub. Tapi sayangnya, persepsi publik saat itu seolah hanya tertuju kepada satu titik, Kemenhub. “Sembilan dari sepuluh wartawan yang saya tanya bilang bahwa itu tanggung jawab Kemenhub,” katanya.


Tidak Terkendali

Menjawab berbagai kritik publik, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamuraharjo mengatakan, semua masukan dari publik akan dijadikan bahan evaluasi dan masukan untuk penyelenggaraan arus mudik yang lebih baik pada tahun depan. Ia menegaskan, pihaknya bekerja
sesuai dengan tugas dan fungsi. “Kami dapat mengerti karena koordinatornya Kemenhub. Hanya saja sebagai koordinator kita tidak punya hak dan kewenangan
untuk override (mengesampingkan) aturan yang ada di kementerian/lembaga lain,” kata Hemi kepada Majalah PR INDONESIA di Jakarta, Senin (15/8/2016).
Hemi melanjutkan, sejatinya sejak awal persiapan mudik Kemenhub telah melakukan banyak sekali sosialisasi. “Kami komunikasikan melalui media massa
tentang peta kondisi jalur mudik, kondisi cuaca, dan jalan-jalan alternatifnya agar mudik selamat, aman, dan nyaman,” katanya.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait. “Kita sudah komunikasikan dengan semua komponen humas di pemerintahan. Tapi memang kondisinya uncontrollable,” ujarnya.

“Kenapa waktu itu Pak Menteri Jonan tidak langsung meminta maaf, karena kita melihat bahwa dalam isu Brexit masalahnya ada beberapa faktor di luar tugas fungsi Kemenhub, yang melibatkan banyak unit kerja atau kementerian lembaga lain,” tambah Hemi. Ke depan, ia berjanji pengelolaan komunikasi publik mudik
akan lebih baik. Pihaknya akan membuat semacam buku panduan atau SOP agar semua pihak terkait arus mudik memiliki
pedoman.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Noor Izza menegaskan, “Kami dari Kominfo memastikan jaringan komunikasi di jalur yang dibutuhkan mayoritas pemudik. Di dalam pelaksaaan lapangan kita juga saling berkoordinasi. Memang yang sering menjadi pemicu di masyarakat, informasi
bertubi-tubi dari berbagai pihak, sehingga terdistrorsi informasi yang diterima,” katanya. *** nif